OPINI (KOMPAS, KAMIS, 4 AGUSTUS 2016)
Letargi Kebudayaan oleh ROBERTUS ROBET
Mengapa kita begitu gampang melupakan, bahkan melupakan pandangan-pandangan dasar kita sendiri? Mengapa kita begitu mudah menggeser prinsip? Mengapa kita terus dengan mudah memberikan toleransi kepada pimimpim-pemimpin dan politisi yang berjanji, mengingkarinya, berjanji lagi dan mengingkarinya lagi.
Mengapa kita dengan mudah tergoda dan beralih kepada idola-idola ketimbang berpikir secara serius danmendalami mengenai apa-apa yang terpenting untuk mencapai kemaslahatan bersama? Mengapa kita dengan mudah memaklumi kesalahan dan kejahatan publik yang sebenarnya serius, bahkan kemudian sering malah sering malah berbaris meletakkan diri kita di bawahnya? Mengapa kita sering gagal bertindak dalam standar etis dan dengan mudah jatuh ke dalam hipokrisi?
Barangkali kita tengah mengalami gejala letargi kebudayaan. Latergi secara leksikal sering diterjemahkan sebagai “kelelahan”.
Latergi dialami masyarakat Amerika pada tahun 1990-an awal dengan ciri-ciri meluasnya perilaku malas, di mana orang lebih banyak menhabiskan waktu di depan TV, berleha-leha, gaya hidup asal-asalan tidak memiliki disiplin dan tujuan hidup (Daniel W Rosided,1993: hal 488).
Gejala-gejala fisik serupa juga terjadi di Inggris pada masa pasca Perang Dunia II. Intinya, penelitian sosiologi menyoroti gejala latergi sebagai bentuk-bentuk perilaku sosial di dalam masyarakat di mana apati meluas dan banyak orang menjadi tidak produktif, serba putus asa, tanpa gairah.
Namun, teolog Amerika, James V Schaal, memiliki definisi yang lebih luas dan lebih tepat untuk menjelaskan letargi sebagai gejala historis dalam kebudayaan ketimbang hanya persoalan dalam perilaku sebagaimana ditafsirkan oleh sosiologi tingkah laku. Dalam pandangan Schaal, latergi lebih merujuk kepada kelelahan secara mental, buka kelelahan fisik dan semata-mata persoalan perilaku.
Latergi menyangkut kemunduran yang lebih subtil, yakni tanda dari mulainya gejala kemrosotan dalam peradaban, kemandulan dalam dunia intelektual, kemerdekaan dalam politik dan sosial (James V Schaal SJ, 2014).
Secara fisik mungkin kita aktif, bergerak ke sana-kemari, berkunjung ke pihak-pihak, menulis, menjadi relawan ini dan itu, anggota partai politik, tetapi secara mental kita mentok dan kering gagasan.
Letargi kebudayaan membuat kita gagal menggerakan kapasitas mental untuk mencari alternatif –alternatif yang paling optimum untuk mengatasi keburukan. Akibatnya, kita menhabiskan tindakan menutup satu kebururkan besar melalui akumulasi keburukan-keburukan yang lebih kecil.
Awal runtuhnya peradaban
Kita terlampau payah untuk secara maksimum mencari yang terbaik untuk masyarakat. Letargi membuat kita jatuh dalam kecenderungan untuk “asal ada saja” atau “yang penting bukan dia”, bukannya berpikir melampaui dan mencari apa atau siapa yang terbaik untuk masyarakat kita dan bertahan dalam ideal itu. Ketiadaan upaya untuk mencari yang terbaik secara optimum adalah awal dari merosotnya peradaban.
Istilah latergi sendiri berasal dari kata lethe, yakni salah satu nama sungai dari empat sungai yang disebut-sebut dalam mitologi Yunani, yang dapat dikontruksi sebagai gejala yang dimulai dari kecenderungan untuk melupakan atau ketidakmampuan untuk menggerakkan memori menemukan kebenaran dan hal-hal yang esensial.
Uniknya, sebagaimana diungkap oleh Schaal, kata latergi secara etimologi memiliki kesamaan dengan kata Aletheia yang dalam bahasa Yunani berarti kebenaran. Huruf a di awala a-lethiea bermakna bukan atau tidak tersembunyi. Alethiea dengan demikian bisa berarti penyingkapan atau kebenaran. Kebenaran dengan demikian berkaitan erat dengan penolakan untuk melupakan (alethe). Dengan itu, letargi secara prisispil adalah kecenderungan untuk menerima segala hal apa “adanya”, apa yang disajikan se cara mentah, bahkan menerikan apa-apa yang Sebenarnya keliru dan bertentangan dengan pendirian-pendirian kita.
Di dalam latergi, kita sebenarnya sudah menyerah kepada keadaan, tapi kita berpura-pura terlibat dan antusias di dalamnya. Di dalam latergi, seluruh daya aktivitas kita dimulai bukan dengan bagaimana mengupayakan apa yang benar, melainkan dimulai dengan apa yang sekadar kita bisa dari yang ada. Itulah sebabnya, Schaal menyebut letargi sebagai kelelahan dan kemalasan mental untuk mencapai kebenaran dan kualitas. Itu sebabnya pula, sejarawan menyebut latergi sebagai gejala runtuhnya peradaban.
Perilaku politik
Salah satu ciri latergi dalam kebudayaan terlihat dalam sulitnya mempertahankan suatu karakter dalam perilaku politik dan berdemokrasi kita. Demokrasi politik di Indonesia dihidupkan oleh perilaku polkitik yang serba cair atau lentur (fluid). Dengan itu, harmoni dicapai melalui serah terima dan tukar tambah kepentingan secara ad hoc, bukan dari hasil konfrontasi ide dan gagasan.
Uniknya, perilaku ini diterima secara mentah-mentah dalam dikursus publik secara umum. Perilaku “mencla-mencle” dalam politik diterima sebagai kewajaran. Dengan begitu rakyat kebanyakan tidak pernah dididik berpolitik di dalam gagasan. Tanpa gagasan, rakyat dengan mudah akan melupakan. Tanpa gagasan, politik tidak akan pernah dialami sebagai perjuangan, melainkan hanya sebatas pilihan-pilihan instan.
Akibatnya, demokrasi politik kita tidak pernah mengalami kemajuan.
Yang terjadi dalam demokrasi kita adalah sejenis “obesitas” politik, bobotnya bertambah, riuhnya meningkat, tapi ia bukan makin sehat, melainkan makin ke arah resiko ambruk. Grur-guru di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia diminta mengajarkan pendidikan karakter, tetapi politik kita, pada saat yang sama, mengajarkan bagaimana cara mengkhianati karakter dengan sukses, untuk saat ini “politik” yang menang.
Robertus Robet
Sosiolog Universitas Negeri
Jakarta
Tanggapan
Letargi yang kini menjadi sifat masyarakat tidak dapat disalahkan secara mendasar. Ada dasar yang melandasi letargi yang sudah dirasakan oleh pemerintahan. Seperti halnya kebudayaan adalah salah satu identitas dari bangsa. Lalu kita harus melihat bagaimana bangsa (pemerintah) menanggapi sikap literasi agar tidak terjadi. Mengapa demikian? Karena masyarakat Indonesia masih bergantung kepada pemimpin. Tidak hanya program-program pemerintah saja yang harus diperhatikan. Pemerintah harus bisa seperti ‘mari ayo berpartisapi” halnya seperti itu tidak mengesampingkan fungsi masyarakat Indonesia. Bahwa masyarakat juga berperan penting dalam mengembangkan bangsa Indonesia tidak hanya yang ada di istana saja yg berperan karena masyrakat juga bagian dari pemerintahan, dan masyarakat juga berhak atas akan diapakannya bangsa ini. Begitu juga politik yang ada, ysng dipermainkan oleh pemerintahan membuat masyarakat mulai memiliki letargi kebudayaan. Masyarakat akan berpikir “sudah bukan urusan saya lagi” seperti yang sudah dijelaskan oleh Robertus Robet “asalkan ada” jadi mereka tidak akan memperdulikannya lagi.
(CSB/PMM)
Komentar
Posting Komentar